komisi ombudsman nasional. Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota. komisi ombudsman nasional

disebut Komisi Ombudsman Nasional; Mengingat:Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL. "The Ombudsman's Budget, Accountsarid Audit- Their Influenceon the Ombudsman's Ability. Nasional. 10. Pekan lalu, mereka melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisi III, dan Ombudsman. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa peranan Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga pengawas aparat pemerintah penyelenggara pelayanan publik, turut serta memberikan konstribusi bagi terciptanya suatu tata pemerintahan yang baik; 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan. Kurangnya kepastian hukum terhadap pelanggar HAM merupakan salah satu kendala upaya penegakan HAM yang berasal dari…. Pembentukan komisi-komisi negara tersebut belum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuk sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal,. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000, dengan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. kedudukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ombudsman Nasional sangat penting clan strategis dalam upaya memberantas clan mencegah KKN. Bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pmerintah. Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso, dan Wakil Koordinator ICW Ade Irawan memberikan keterangan mengenai pembukaan Pos Pengaduan Rekrutmen CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2012 di Jakarta, Rabu. dan Organisasi Masyarakat ini lahir di Cirebon pada tanggal 9 April 1975 pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX Tahun 2014-2019. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tersebut kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Download Citation | Komisi Ombudsman Nasional: Problem dan Prospek | Having regardto the failure ofthe existing complaint system, the Wahid's administration govemment has formed anew institution. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Ombudsman tidak menyelesaikan perselisihan. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. (PPATK); dan ketiga, yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden, seperti Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan dan Komisi Hukum. The new institution is the National Ombudsman ComOmbudsman), sebelumnya dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000 namanya adalah Komisi Ombudsman Nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 namanya telah berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman pada mulanya dikenal dengan nama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. Berita. Tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional adalah melakukan pengawasan terhadap proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara. Nasional. 7 Saran dan pandangan Jimly atas lembaga negara yang independen dalam beberapa tulisan/ bukunya, mengungkapkan. com - Ombudsman RI menyerahkan daftar isian masalah (DIM) RUU Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI di gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023). Jan 2002 Antonius. 2. Karena itu, pihaknya mengajukan gugatan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp140 juta, ditambah Rp10 juta tiap bulan, terhitung saat gugatan didaftarkan. 12 Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, dari ketentuan pasal 1 UU Ombudsman Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia dihajatkan memiliki kedudukan yang. 37 Tahun 2008 Pasal 6 mengatakan, “Ombudsman berfungsi mengawasi. Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) UUD-NRI tahun 1945PERPRES No. Risnain. Ombudsman bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman RI) JAKARTA, KOMPAS. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Komisi Ombudsman Indonesia 2. Komisi Ombudsman Nasional mempunyai wewenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan. 39. Untuk memaksimalkan tugas dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional dibentuklah undang-undang no. 1. Ombudsman resmi dibentuk di Indonesia. Lahirnya Komisi Ombudsman Nasional (KON) pada tanggal 10 Maret 2000 bedasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum oleh aparat pemerintah dan peradilan kepada masyarakat. Kertas Kebijakan ini merupakan komitmen. Adapun total masyarakat yang bakal direlokasi adalah sebanyak 961 KK. Kepala perwakilan dibantu oleh asisten Ombudsman. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Berkas:Logo-Komnas-HAM. Nurhadi. Komisi Ombudsman Nasional merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam kategori ketiga. « Back to Glossary Index. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;adalah Ombudsman Nasional Indonesia. Di sisi lain, terdapat sejumlah lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk dalam kategori ini, antara lain: pelayanan publik inilah yang menjadi salah satu peran penting Komisi Ombudsman Nasional. Aditiawarman 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Telp. Kompas. 2. 30 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman NasionalPanduan investigasi untuk ombudsman Indonesia / penyusun, Sunaryati Hartono. Peranan ombudsman; dalam memberantas dan mencegah korupsi serta pelaksanaan pemerintahan yang baik. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kom nas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KP K), Komisi Penyiaran Indonesia (KP I), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KP PU), Komisi Kebenaran dan 1 Komisi Ombudsman Nasional With Annual Report Summary 2006 Jakarta 2006 i2 ii3 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua. Antonius Sujata dan RM Surachman, 2002, Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional sebuah Antologi, Komisi Ombudsman Nasional,. 44 Tahun tentang Komisi Ombudsman Nasional, sehingga mulai saat itu, Indonesia memulai babak baru dalam sistem pengawasan. Legacy dari Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menjadi tonggak awal berdirinya Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik di Indonesia. “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema. ] Judul Seri: Judul Asli: Isi: Jenis Bahan: Monograf : Kreator: Sunaryati Hartono Sunaryati Hartono Komisi Ombudsman Nasional: Penerbitan: Komisi Ombudsman Nasional, No. 1. Suatu hari seorang kawan menginformasikan pendaftaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ke sebuah komunitas. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Hal itu terungkap dalam Seminar Ombudsman, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Kebebasan Memperoleh Informasi di Jakarta, Selasa (11/7). Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang. Komisi Ombudsman Nasional merupakan legacy pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang eksistensinya dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi. Our Network. "Jadi, tidak benar kalau ada isu-isu dipaksa (relokasi)," ucap Bahlil dalam rapat dengar. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2000. Dewan Ekonomi Nasional 8. SHARE. Sifat, Asas dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman merupakan lembaga negara yang. oleh masyarakat. Survei ini untuk melihat secara lang-sung bagaim ana kinerja, anatomi kepenggrusan' hubungan struktural, dan kendala Komisi Om-budsman Nasional. “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006. dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 5KOMPAS. Jika dibanding The Parliamentary Ombudsman di Swedia yang didirikan pada 1809 sebagai. Rabu, 26 Januari 2022 11:55 WIB. Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Prof. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak atas masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan. Akhirnya pada 20 Maret 2000 presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dan melantik seluruh Anggota Komisi Ombudsman Nasional. com - 06/08/2021,. Dengan keputusan tersebut, ombudsman adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jan 2002 Antonius. BAB I NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 1 Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk ILO Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menandatangani Deklarasi Komitmen Bersama untuk mempromosikan pekerjaan layak yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut Kepres Nomor 44 Tahun 2000, pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yakni: Baca Juga: Selain itu, tujuan dibentuknya Ombudsman yaitu untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat. Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga yg bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu. Kriteria Atau Batasan Sebagai Pedoman Untuk Dapat Menentukan Suatu Dugaan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Dan PemerintahanPemimpin Redaksi TEMPO, Bambang Harymurti didampingi Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Jumat (18/7) siang, mengadukan proses peradilan atas tersangka pelaku kekerasan terhadap redaksi TEMPO, yang terjadi Maret silam pada Komisi Ombudsman Nasional. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44. , M. The new institution is the National Ombudsman Commission, which was established through the Presidential Decree Number 44 of. Laporan Tahunan Laporan Tahunan 2005 Laporan Tahunan 2005 - Komisi Ombudsman Nasional. 2000: didirikan Komisi Ombudsman (KON) melalui Keputusan Presiden No. 1 Weda Kupita, 2007, Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Umum Pemerintahan (Eksistensi Ombudsman dalam Lintasan Sejarah),. Melihat Sejarah dan Fungsi Ombudsman. Laporan Tahunan. (021) 2251 3737. Menurut Kepres Nomor 44 tahun 2000 dalam konsideranya,latar belakang kemunculan Komisi Ombudsman Nasional adalah pertama, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih,. Jurnal Penelitian, Volume. CV. 4. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); b. Berikut daftar nama 71 calon anggota Ombudsman yang lulus seleksi kualitas secara daring. 9. Artikel. Proses pembentukan KND sudah diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan pembentukan Rancangan Peraturan. RUU ASN akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan Komisi II DPR. Kemudian pada saat itu, nama Komisi Ombudsman Nasional diubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ORI dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang selanjutnya. Penyidikan adalah penyidik pada komisi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). 3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pd. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi. Komisi Ombudsman Nasion PENDAHULUAN Good Governance muncul sebagai kritikan atas dominasi lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Indonesia dengan dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Pada hari tersebut De-wan Perwakilan Rakyat RI melalui ketuanya mengetokkan palu sebagai tanda disahkannya Undang-Undang Ombuds-man Republik Indonesia. Speech Notes pada Seminar Good Governance,. JAKARTA - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan kepada Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, pada Selasa (11/4/2023) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Adityawarman No. Fliflet. Baca juga:. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk Ombudsman resmi dibentuk di Indonesia. Walaupun KON telah eksis keberadaanya di tengah masyarakat, sayangnya eksekutif masih mengacuhkan. Ombudsman dalam rangka mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). MP3 pun merekomendasikan beberapa kriteria yang dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi. 44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret tahun 2000 berdirilah lembaga Ombudsman Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. T. Kedudukan Ombudsman RI semakin diperkuat dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR Kamis ini (2/9), Ketua Komisi Ombudsman Nasional (KON) Antonius Sujata mengatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat standar baku pertanahan. adalah Ombudsman Nasional Indonesia. Sebelumnya berkarier pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jabatan antara lain. Lembaga ini dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden. 130 B. Tujuan Ombudsman. Bandung - Pada tahun 2018 ini Ombudsman Republik Indonesia mendirikan lagi 1 (satu) kantor Perwakilannya di Jakarta Raya sehingga jumlah kantor perwakilan Ombudsman RI menjadi 34 (tiga puluh empat). Ahsin. Kebutuhan akan lembaga ombudsman daerah nampaknya telah disadari oleh Komisi. Ombudsman Republik Indonesia bermula dari dibentuknya "Komisi Ombudsman Nasional" pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Selama ini landasan operasional Komisi Ombudsman Nasional adalah Keputusan Presiden. 2010: Ombudsman RI. BAB I NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 1 Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara Negara Indonesia memiliki lembaga HAM Nasional yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Maksimum tulisan: 2 halaman A4/Quarto untuk artikelpendirian lembaga-lembaga nasional baru, termasuk Ombudsman. Dalam perubahan nama tersebut, Ombudsman bukan lagi sebagai komisi negara, melainkan menjadi lembaga negara seperti lembaga yang lainnya. Salah satu upaya yang signifikan guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sebagai langkah konkrit dalam mewujudkannya, pemerintah dalam hal ini Presiden, membentuk Komisi Ombudsman Nasional. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Jl. wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum 3Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman, Edisi 1. dibentuk institusi Ombudsman yang diawali dengan dibentuk Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, kemudian digantikan oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 yang fokus mengawasi pelayanan publik dan menerima. 1 Komisi Ombudsman Nasional With Annual Report Summary 2006 Jakarta 2006 i2 ii3 Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua. As one of State Auxiliary Body, Ombudsman exercises one of Legislative's powers, which. J. CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau. Download Kepres Nomor 44 Tahun 2000 atau Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman NasionalOmbudsman Internasional sebuah Antologi, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta. tentang Komisi Ombudsman Nasional berhak atas penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mulai berlaku. (1) Rapat Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Ombudsman Nasional. id. COM - Ombudsman Republik Indonesia yang diwakili oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto, S. 9 Berdasarkan Keppres. Pada tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adrianus Eliasta Meliala (anggota Ombudsman RI ). Bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pmerintah. Tempo. KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: BAB I NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 1 Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas. 12 Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, dari ketentuan pasal 1 UU Ombudsman Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia dihajatkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara. H. 12 APRIL 2023 57. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UndangUndang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman yang baru; semua Laporan yang sedang. Beberapa institusi Penegakan HAM, yaitu Mahkaham Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan dan Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2000. Keberadaan di daerah adalah sesuatu keharusan dan merupakan qonditio sine quanon . 5. Komisi Ombudsman Nasional resmi dibentuk saat dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombusman Nasional, pada tanggal 20 Maret 2000. Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan terima kasih kepada lembaga Kepolisian atas kerja sama yang telah dilakukan untuk memberi respon yang baik dalam. H. Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia. Sujata, Antonius, Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2005. lalu pada awal tahun 2008 Dedy memulai karirnya di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara yang saat itu namanya masih Komisi Ombudsman Nasional (KON) Sumut-NAD yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara maupun Provinsi Aceh dengan Kepala Perwakilan saat itu Dr. 44, Presiden Abdurrahman Wahid, yang juga kita kenal sebagai Gus Dur, membentuk Ombudsman Indonesia untuk pertama kalinya, yang secara resmi dinamai Komisi Ombudsman Nasional (KON). Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional Hamrun dan Taufik. Keppres ini sekaligus mencabut Keppres sebelumnya, Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk. 4 menit yang lalu. JAKARTA, KOMPAS. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebesar Rp 2. 2 Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2007, -----, dkk. Rasuna Said Kav. F.